Diduga Menu MBG Dinilai Asal-asalan, Jauh dari Standar Gizi yang Dijanjikan
Table of Contents
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000 per anak, publik berharap menu MBG mampu memenuhi kebutuhan gizi seimbang bagi peserta didik. Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Menu makanan yang dikirim oleh SPPG ke sekolah-sekolah justru terkesan asal-asalan, minim protein, rendah variasi, dan tidak mencerminkan konsep gizi seimbang sebagaimana yang disosialisasikan kepada masyarakat.
Beberapa menu yang diterima siswa SMP PGRI Kecamatan Ciruas pada hari Kamis 26 Februari 2026. Menu hanya berisi makanan ringan, 1 bungkus roti tawar, 6 biji kurma, 2 kotak susu indo milk 125 ml, 2 biji sawo mentah, 1 iris tempe dan 1 iris tahu rebus, porsi sesederhana ini diperuntukkan untuk kebutuhan 3 hari yaitu hari Kamis, Jum'at dan hari Sabtu dengan porsi terbatas, serta minim asupan sayur dan buah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah menu tersebut benar-benar disusun berdasarkan standar gizi anak, atau sekadar menggugurkan kewajiban program semata.
Dan lebih parah lagi SPPG membagikan menu untuk sekolah tingkat SD Negeri di Kecamatan Jawilan, 23 Februari 2026
Ironisnya menu ini lebih parah karena hanya 1 biji Apel, 1 potong paha ayam, 1 bungkus roti tawar, 2 iris tempe rebus, 6 biji kurma, porsi menu ini untuk satu Minggu hari Senin sampai dengan Sabtu.
Sayang meskipun sudah di beritakan berkali-kali pihak pengelola MBG tetap tidak melakukan perbaikan terhadap menu yang disajikan. Bahkan jika ada pihak sekolah yang komplen atau berani untuk memprotes, sekolah tersebut didatangi oleh pihak MBG dan Kepala Sekolah atau Dewan guru yang ada di sekolah tersebut dicatat dan terkesan ada intimidasi, akhirnya seburuk apapun menu yang disajikan oleh pihak MBG sekolah harus terima dan diam tanpa kata kata, apalagi protes.
Orang tua siswa dan masyarakat menilai, porsi menu asal-asalan jauh dari harapan Presiden Prabowo yang akan mensejahterakan dan meningkatkan gizi anak sekolah. Semuanya hanya menggugurkan kewajiban semata, jika kondisi ini terus dibiarkan, tujuan besar MBG untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda Indonesia berpotensi gagal. Bahkan, alih-alih menyejahterakan, program ini justru memberikan peluang korupsi, kolusi dan nepotisme. Rata-rata pemilik MBG adalah pejabat negara mulai dari Menteri, Polri dan TNI. Dikhawatirkan jika dibiarkan menjadi formalitas anggaran tanpa dampak signifikan bagi tumbuh kembang anak.
Dan terkesan program MBG dilindungi oleh Pemerintah, apakah karena pemilik MBG mayoritas adalah para pejabat negara bahkan orang yang berbintang dari TNI dan POLRI sehingga tidak dapat tersentuh hukum.
Masyarakat mendesak agar pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari perencanaan menu, pengawasan dapur penyedia, hingga transparansi penggunaan anggaran. Tanpa pengawasan ketat dan komitmen serius, program strategis nasional ini hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
Program Makan Bergizi Gratis seharusnya menjadi investasi masa depan bangsa, bukan sekadar proyek seremonial yang mengorbankan hak gizi anak-anak Indonesia. (Tim-red)