SERUAN AKSI DAMAI TUNTUT TRANSPARANSI ANGGARAN KEGIATAN RETREAT PEJABAT ESELON II KABUPATEN SERANG

Table of Contents

Serang,kilasbantennews.com 25 Februari 2026 – Polemik perbedaan pernyataan antara Sekretaris Daerah Kabupaten Serang dan Wakil Bupati Serang terkait sumber pendanaan kegiatan retreat pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang menuai sorotan publik. Ketidaksamaan informasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap tata kelola anggaran 

daerah.

Atas dasar itu, Aliansi Mahasiswa Bergerak dan Gerilya menyerukan aksi damai sebagai bentuk kontrol sosial dan dorongan agar Pemerintah Kabupaten Serang membuka informasi secara transparan dan akuntabel kepada publik.

Perbedaan narasi mengenai sumber pendanaan kegiatan retreat tersebut menimbulkan dugaan adanya ketidaksinkronan informasi yang harus dijelaskan secara terbuka. Transparansi anggaran merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana amanat undang-undang dan prinsip good governance.

Adapun tuntutan dan poin sikap yang akan disuarakan dalam aksi damai tersebut antara lain:

1. Dugaan ketidaksinkronan informasi atau manipulasi narasi terkait sumber anggaran kegiatan retreat pejabat eselon II.

2. Dugaan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang tidak sesuai peruntukan apabila digunakan untuk kegiatan internal pejabat.

3. Dugaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak disampaikan secara terbuka kepada publik.

4. Potensi konflik kepentingan apabila terdapat relasi penyertaan modal pemerintah daerah dengan pihak pemberi CSR.

Aksi damai ini akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Februari 2026

Waktu : Pukul 14.00 WIB

Tempat : Halaman Pendopo Kabupaten Serang

Estimasi Massa : ±100 orang

Aksi akan berlangsung secara damai, tertib, dan konstitusional dengan mengedepankan etika demokrasi serta menghormati ketentuan hukum yang berlaku.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Rohmat Hidayatullah, menegaskan bahwa aksi ini bukan bertujuan menghakimi, melainkan mendorong klarifikasi resmi dan keterbukaan informasi kepada publik.

“Kami hanya ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegas Rohmat Hidayatullah.

Aliansi Mahasiswa Bergerak dan Gerilya mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, aktivis, serta insan pers untuk bersama-sama mengawal isu ini demi terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.

(Team/red)