DPUPR UPTD PJJ kab Pandeglang provinsi Banten mangkir audiensi dengan aktivis AMBB dan Tim
Table of Contents
DPUPR UPTD PJJ (Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Unit pelaksana teknis Daerah jalan jembatan pemeliharaan) kabupaten Pandeglang dinilai tidak profesional dalam melayani hak masyarakat untuk beraudiensi terkait anggaran pemeliharaan jalan jembatan Pandeglang tahun anggaran 2024 sampai 2025 berkisar menelan angka 44,4 miliar nilai angka yang sangat fantastis ,namun fakta di lapangan persoalan anggaran tersebut tidak sesuai hasil maksimal.
Saat dijumpai tim audiensi pada tanggal 10 Maret 2026 di kantor DPUPR UPTD PJJ kabupaten Pandeglang yang hendak beraudiensi sesuai surat audiensi yang dilayangkan pada tanggal 05 Maret 2026 , pihak UPTD PJJ kab Pandeglang tidak ada yang menemui seolah-olah alergi terhadap masyarakat dan awak media.
Pasalnya menurut hasil pantauan AMBB aliansi masyarakat Banten bersatu masih banyak jalan yang rusak parah di kabupaten Pandeglang bahkan banyak pengguna jalan mengalami kecelakaan akibat jalan yang rusak, bahkan sampai menelan korban jiwa.
Ketua aktivis AMBB aliansi masyarakat Banten bersatu Ilham kamil mengecam keras terhadap ketidak profesionalan pihak Dinas PUPR UPTD PJJ kab Pandeglang dalam melaksanakan tugasnya,
Ilham juga menilai pihak DPUPR UPTD PJJ kabupaten Pandeglang terkesan mangkir untuk beraudiensi hal ini tentu mencederai hati masyarakat serta mencederai hak konstitusi rakyat untuk mempertanyakan anggaran dari hasil pajak rakyat tersebut.
Ketua AMBB bersama tim juga akan menindaklanjuti persoalan ini dengan melayangkan surat audiensi ke dinas PUPR provinsi Banten serta akan mendesak inspektorat dan BPK melakukan audit terkait adanya dugaan korupsi berjamaah di tubuh DPUPR UPTD PJJ kabupaten Pandeglang..
Pihak UPTD PJJ kab Pandeglang Sampai saat ini belum bisa dihubungi, hingga berita naik.
(Tim-red)