Soroti Dugaan Rangkap Jabatan BPD dan PPPK di Desa Tamiang, Agus Waluyo: Harus Ada Penegasan Regulasi
Table of Contents
Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang juga berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kondisi ini dinilai berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan konflik kepentingan dalam menjalankan fungsi pengawasan di tingkat desa.
Agus Waluyo menegaskan bahwa BPD memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintah desa, sehingga independensi dan profesionalitas anggotanya harus dijaga.
“Kami menilai rangkap jabatan ini tidak bisa dianggap sepele. BPD adalah lembaga kontrol, sementara PPPK merupakan bagian dari aparatur pemerintah. Ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang serius,” ujar Agus.
Lebih lanjut, FAMS mendesak pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Serang dan instansi yang berwenang, untuk segera melakukan klarifikasi serta penelusuran terhadap status jabatan yang dimaksud.
Selain itu, Agus juga meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen dan penetapan anggota BPD di Desa Tamiang, guna memastikan tidak adanya pelanggaran aturan yang terjadi.
“Kami mendorong adanya penegakan aturan secara tegas. Jika memang terbukti melanggar, maka harus ada sanksi yang jelas demi menjaga integritas pemerintahan desa,” tambahnya.
FAMS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dan tindakan nyata dari pihak berwenang. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan hal yang tidak bisa ditawar.
Sebagai penutup, FAMS mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan desa agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(tim-red)