DINILAI LALAI, ALIANSI MASYARAKAT DESAK DINDIKBUD BANTEN DIEVALUASI TOTA
Serang, kilasbantennews.com 6 Mei 2026 Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan melalui Dede Hidayat menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana disorot dalam pemberitaan media terkait berbagai persoalan pendidikan yang tak kunjung terselesaikan.
Menurut Dede, berbagai masalah seperti dugaan penahanan ijazah, lemahnya pengawasan terhadap sekolah, hingga sistem layanan pendidikan yang tidak optimal menunjukkan adanya kegagalan serius dalam tata kelola pendidikan di Provinsi Banten.
“Ini bukan persoalan baru. Masalah pendidikan di Banten terus berulang tanpa ada solusi konkret. Ini bentuk kelalaian yang tidak bisa lagi ditoleransi,” tegas Dede dalam keterangannya.
Ia menilai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten gagal menghadirkan sistem pendidikan yang berpihak kepada siswa dan masyarakat. Bahkan, sejumlah kebijakan dinilai tidak menyentuh akar persoalan yang ada di lapangan.
Lebih lanjut, Dede menegaskan bahwa kondisi ini berpotensi merugikan masa depan generasi muda di Banten jika tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.
Sebagai bentuk respon atas kondisi tersebut, Dede Hidayat mengajak seluruh elemen mahasiswa, pelajar, dan masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk tekanan publik terhadap pemerintah.
Agenda Aksi
📍 Lokasi: KP3B / Dindikbud Provinsi Banten
📅 Hari/Tanggal: Kamis, 7 Mei 2026
⏰ Waktu: Pukul 10.00 WIB – Selesai
Tuntutan Aksi
1. Mendesak Dindikbud Banten bertanggung jawab atas berbagai persoalan pendidikan
2. Copot pejabat yang dinilai lalai dan tidak profesional
3. Lakukan evaluasi total terhadap sistem dan kebijakan pendidikan
4. Hentikan praktik yang merugikan siswa, termasuk dugaan penahanan ijazah
5. Wujudkan pendidikan yang adil, transparan, dan berkualitas
Dede menegaskan bahwa aksi ini akan terus dilakukan hingga ada langkah konkret dari pemerintah.
“Jika tidak ada perubahan, maka kami akan terus turun ke jalan. Pendidikan adalah hak dasar rakyat yang tidak boleh diabaikan,” tutupnya.