Bupati Serang dan sekertariat daerah Akan didemo oleh pusat kajian pemerintah kebijakan pemerintah
Serang Banten.kilasbantennews.com 05 Agustus 2026 Pusat Kajian Pemerhati Kebijakan Pemerintah, berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang pada hari Kamis, 06 Agustus 2026.
M.Irfan, selaku Kordinator Lapangan menyampaikan, bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Ia menilai terdapat dugaan buruknya kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, yang kurang maksimal dalam pengelolaan anggaran Secara efektif dan profesional.
Ia pun mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 Di Sekretriat Daerah, diantaranya:
1. TUNTUTAN TERKAIT MEKANISME PERPAJAKAN DAN LEGALITAS VENDOR (UMKK NON-PKP) Usut Tuntas Dugaan Potensi PPN Fiktif CV SEWANGI:
Berdasarkan PMK No. 197/PMK.03/2013, CV SEWANGI berstatus UMKK Non-PKP dan dilarang keras memungut PPN. Kami menuntut kejelasan mengapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meloloskan harga katalog Rp582.750,00 yang mengunci komponen "Termasuk PPN 12%". Kami menduga ada aliran dana ilegal sebesar Rp24.589.261 yang beralih menjadi laba haram vendor dan tidak masuk ke Kas Negara akibat ketiadaan e-Faktur resmi.
2. TUNTUTAN TERKAIT DUGAAN DUPLIKASI TRANSAKSI DAN STATUS PEMBAYARAN GANDA (OVER-BUDGET)
Kami menemukan fakta bahwa laporan realisasi INAPROC mencatat status "PAYMENT OUTSIDE SYSTEM" sebanyak 2 (dua) kali pada 3 paket unik
3. TUNTUTAN TERKAIT MANAJEMEN ANGGARAN DUGAAN (PENGHABISAN PAGU SEMESTER AWAL)
Justifikasi Kebutuhan Urgen: Kami mempertanyakan dasar urgensi kedinasan apa yang membuat Setda menghabiskan anggaran suvenir dan karangan bunga bernilai miliaran rupiah hanya dalam kurun waktu Semester I (Januari–Juli 2026), padahal jadwal pemanfaatan di SiRUP dirancang berkala hingga Desember 2026.
4. TUNTUTAN TERKAIT INDIKASI DUGAAN MARK-UP EKSTREM (OVER-PRICING)
Kami menuntut audit investigatif oleh Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum atas penetapan harga satuan yang tidak wajar dan berada jauh di atas harga pasar lokal Serang
5. TUNTUTAN TERKAIT SELISIH VOLUMETRIK Yang Diduga FIKTIF (DATA DESIMAL)
Usut Volume Kain Batik Fiktif: Hasil pembagian nilai paket INAPROC dengan harga satuan katalog menghasilkan angka desimal pecahan yang mustahil dalam pengadaan riil
Sementara itu, irfan pun menegaskan pihaknya meminta Bupati Serang untuk bersikap serius dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Kami mendesak Bupati Serang agar meninjau langsung dan menindak lanjuti apabila ditemukan pelanggaran berupa penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara,” tegas Irfan saat ditemui di Kantor Sekretariat.
Harapan Kami, Bupati Serang dan pejabat terkait bersedia menemui massa aksi untuk melakukan audiensi setelah kegiatan unjuk rasa selesai dilaksanakan,
“Apabila tuntutan kami tidak di respon, kami menyatakan siap menggelar Aksi Unjuk Rasa Jilid II dengan jumlah massa yang lebih besar,” tandasnya.
(Tim-Red)