Aliansi Kajian Monitoring banten Akan Gelar Aksi Di Kantor DLHK Provinsi Banten, Soroti Dugaan Ketidakwajaran Anggaran Pemeliharaan Tahun 2025
Aliansi Kajian Monitoring banten Akan Gelar Aksi Di Kantor DLHK Provinsi Banten, Soroti Dugaan Ketidakwajaran Anggaran Pemeliharaan Tahun 2025
SERANG, Kilasbantennews.com – Aliansi Kajian Monitoring Banten (ALIANSI-KMB) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, khususnya kegiatan belanja pemeliharaan Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan hasil kajian dan penelusuran data paket pengadaan yang didokumentasikan dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, ALIANSI-KMB menemukan sejumlah paket kegiatan pemeliharaan pada DLHK Provinsi Banten yang perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dari pihak dinas.
Beberapa paket yang menjadi perhatian di antaranya:
1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Halaman Gedung/Kantor (Umpeg), Kode RUP 61568183, dengan pagu Rp70.000.000.
2. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Kode RUP 59042255, dengan pagu Rp102.910.000.
3. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan UPTD Laboratorium Lingkungan, Kode RUP 53908590, dengan pagu Rp24.000.000.
4.Meminta pemeriksaan kesesuaian volume, spesifikasi, harga, dan hasil pekerjaan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
5.Apabila hasil pemeriksaan menemukan kerugian keuangan daerah atau pelanggaran, meminta Gubernur Banten mengambil tindakan tegas, termasuk mencopot Kepala DLHK Provinsi Banten.
6. Meminta agar setiap penggunaan anggaran daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Koordinator aksi, Prayudha P Pradana, bersama Presidium Prasetyo Mugia Pangestu, menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen ALIANSI-KMB dalam mengawal transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran publik di Provinsi Banten.
Aliansi menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan meminta agar setiap dugaan yang menjadi perhatian publik ditindaklanjuti melalui klarifikasi serta pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan.
“APBD adalah uang rakyat. Kelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.”
ALIANSI-KMB berharap pihak DLHK Provinsi Banten dapat memberikan penjelasan secara terbuka serta bersikap kooperatif dalam menerima aspirasi masyarakat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (red)