Aliansi Kajian Monitoring Banten Soroti Dugaan Pengutipan Uang Parkir Oleh Oknum Anggota Dallop Dishub Kota Serang Di Kawasan Royal Baru

Table of Contents




SERANG.kilasbantennews.com  – Aliansi Kajian Monitoring Banten menyoroti dugaan praktik pengutipan uang parkir oleh oknum anggota DALLOP (Pengendalian Operasional) Dinas Perhubungan Kota Serang di kawasan Royal Baru, Kota Serang.


Dugaan tersebut menjadi perhatian Aliansi Kajian Monitoring Banten karena pengutipan uang parkir di kawasan tersebut diduga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme pengelolaan retribusi parkir daerah.


Prayudha selaku Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Kajian Monitoring Banten menjelaskan bahwa persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Serang, khususnya Wali Kota Serang dan Dinas Perhubungan Kota Serang.


Menurut Prayudha, setiap pungutan yang dilakukan oleh petugas di lapangan harus memiliki dasar hukum yang jelas, kewenangan yang sah, serta mekanisme penyetoran dan pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.


"Jangan sampai ada praktik pengutipan uang parkir oleh oknum petugas yang tidak memiliki dasar hukum atau tidak mengikuti mekanisme pengelolaan pendapatan daerah. 


Setiap pungutan kepada masyarakat harus jelas dasar hukumnya, siapa yang berwenang melakukan pemungutan, berapa tarif resminya, serta ke mana uang hasil pungutan tersebut disetorkan," tegas Prayudha.


Aliansi Kajian Monitoring Banten menilai bahwa dugaan tersebut perlu segera diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap pelayanan dan pengelolaan perparkiran di Kota Serang.



Atas persoalan tersebut, Prayudha meminta Wali Kota Serang untuk segera mengambil langkah konkret dengan memerintahkan Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap aktivitas pengutipan uang parkir di kawasan Royal Baru.


TUNTUTAN ALIANSI KAJIAN MONITORING BANTEN


1.Mendesak Wali Kota Serang segera memerintahkan pemeriksaan terhadap dugaan pengutipan uang parkir oleh oknum anggota DALLOP Dinas Perhubungan Kota Serang di kawasan Royal Baru.


2. Meminta Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang memberikan klarifikasi resmi terkait dasar hukum, kewenangan, dan mekanisme pengutipan uang parkir tersebut.


3.Mendesak dilakukan audit dan pemeriksaan terhadap administrasi serta penyetoran hasil pungutan parkir di kawasan Royal Baru.


4. Meminta Pemerintah Kota Serang memastikan seluruh pungutan parkir dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tarif resmi yang berlaku.


5. Mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan bukti awal adanya dugaan pungutan tidak sah atau penyimpangan dalam pengelolaan pendapatan daerah.


6. Meminta adanya evaluasi dan tindakan administratif terhadap petugas apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.


Prayudha menegaskan bahwa langkah Aliansi Kajian Monitoring Banten ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.


"Uang yang dipungut dari masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami meminta Wali Kota Serang dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk memastikan persoalan ini terang benderang. 


Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat praktik pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya," tutup Prayudha.


ALIANSI KAJIAN MONITORING BANTEN

Mengawal Transparansi, Mengawasi Kebijakan, dan Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat.


(KBN)