Aliansi Peduli Pembangunan Kota Serang Bakal Gelar Aksi Di Disdukcapil Dan Kejari Serang, Soroti 12 Paket Pengadaan Berstatus Payment Outside System

Table of Contents




SERANG, kilasbantennews.com Kalimati.id - Aliansi Peduli Pembangunan Kota Serang berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 18 November 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Aksi tersebut akan dipusatkan di dua lokasi, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang serta Kejaksaan Negeri Serang.


Aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 50 massa tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Serang.


Dalam materi aksi yang disiapkan, Aliansi Peduli Pembangunan Kota Serang menyoroti hasil penelaahan data pengadaan barang dan jasa Disdukcapil Kota Serang Tahun Anggaran 2025.


Berdasarkan data yang menjadi bahan kajian aliansi, ditemukan sebanyak 12 paket dari total 78 paket pengadaan tercatat berstatus PAYMENT OUTSIDE SYSTEM, dengan akumulasi nilai sebesar Rp.2.156.231.187 atau dua miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah.


Temuan administratif tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dari instansi terkait, khususnya mengenai alasan munculnya status PAYMENT OUTSIDE SYSTEM, mekanisme pembayaran yang digunakan, serta kesesuaian pencatatan transaksi dengan sistem pengadaan dan pengelolaan keuangan yang berlaku.


Aliansi menegaskan bahwa status tersebut tidak serta-merta dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum.


Namun, kondisi tersebut perlu diverifikasi melalui dokumen resmi, termasuk kontrak atau surat pesanan, bukti pembayaran, berita acara serah terima (BAST), dokumen penyelesaian pekerjaan, serta pencatatan keuangan.


Selain meminta klarifikasi kepada Disdukcapil Kota Serang, aliansi juga mendorong Inspektorat Kota Serang untuk melakukan reviu, evaluasi, atau pemeriksaan sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian yang membutuhkan pendalaman.


ENAM TUNTUTAN ALIANSI

Dalam aksi tersebut, Aliansi Peduli Pembangunan Kota Serang membawa sejumlah tuntutan, di antaranya:


1.Mendesak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang memberikan klarifikasi tertulis mengenai 12 paket pengadaan Tahun Anggaran 2025 yang tercatat berstatus PAYMENT OUTSIDE SYSTEM.


2.Meminta keterbukaan data kontrak atau surat pesanan, bukti pembayaran, berita acara serah terima (BAST), serta dokumen penyelesaian paket terkait.


3.Mendesak Inspektorat Kota Serang melakukan pemeriksaan dan evaluasi sesuai kewenangannya.


4.Meminta penjelasan mengenai penyedia, jumlah paket, nilai transaksi, serta dasar administrasi penyelesaian transaksi di luar sistem.


5.Mendesak agar hasil klarifikasi dan tindak lanjut disampaikan secara tertulis kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.


6.Mendorong keterlibatan instansi pengawasan yang berwenang apabila ditemukan bukti yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.


KEJARI SERANG DIMINTA MENJADI PERHATIAN


Kehadiran massa aksi di Kejaksaan Negeri Serang juga menjadi bagian dari upaya mendorong perhatian aparat penegak hukum terhadap persoalan transparansi pengelolaan anggaran publik.


Aliansi berharap setiap informasi dan temuan administratif yang disampaikan dapat ditelaah secara objektif sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.


Koordinator Lapangan I, Prayudha P Pradana, bersama Koordinator Lapangan II, Prasetyo M.P., akan mengoordinasikan jalannya aksi tersebut.


Aliansi Peduli Pembangunan Kota Serang menegaskan bahwa gerakan ini bukan bertujuan menghakimi pihak mana pun, melainkan mendorong keterbukaan informasi, akuntabilitas penggunaan anggaran, dan kepastian bahwa setiap proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan.


"BUKA DATA, JELASKAN TRANSAKSI, TEGAKKAN AKUNTABILITAS!"


Slogan tersebut menjadi pesan utama Aliansi Peduli Pembangunan Kota Serang dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KBN).