Dinas ESDM Provinsi Banten Diduga Belum Maksimal Awasi Lingkungan Tambang Emas PT SBJ Cibeber
LEBAK,kilasbantennews.com - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten diduga belum menjalankan fungsi pengawasan lingkungan secara maksimal di wilayah tambang emas PT Samudera Banten Jaya (SBJ) di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak.
Dugaan itu muncul berdasarkan informasi yang diterima dari warga Cibeber, yang mengabarkan kondisi lingkungan di sekitar lokasi tambang diduga masih bermasalah dan belum pernah melihat adanya pengawasan terbuka yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat.
Padahal, PT SBJ sendiri sudah pernah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada 19 Desember 2024. Majelis hakim menyatakan PT SBJ terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, dan menjatuhkan pidana denda Rp 3 miliar.
King Badak: Mana Pengawasannya?
Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni alias King Badak, mempertanyakan kinerja pengawasan tersebut.
"Ini pertanyaan sederhana: Dinas ESDM Provinsi Banten itu kerjanya apa? PT SBJ sudah diputus pengadilan karena mencemari air. Berdasarkan informasi dari warga, pengawasan lingkungan diduga belum berjalan maksimal. Kalau bukan tutup mata, lalu apa namanya? Kami hanya minta pengawasan itu dibuka ke publik," tegas Eli Sahroni, Minggu (22/11/2026).
Menurut Eli, pengawasan tidak boleh hanya di atas kertas. Harus ada pemeriksaan berkala, uji laboratorium air, dan hasilnya disampaikan terbuka kepada warga.
Sisi Lain: PT SBJ Klaim Sudah Bayar Denda dan Jaminan Reklamasi
Untuk keberimbangan, manajemen PT SBJ melalui Manajernya, Ridho, pada 15 November 2026 lalu memberikan klarifikasi kepada Tim Badak Banten Perjuangan.
Ridho menyebut PT SBJ bukan hanya membayar denda Rp 3 miliar pada awal tahun 2025, tetapi juga telah menyetorkan uang jaminan reklamasi sebesar Rp 9.804.264.000 kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk Operasi Produksi tahap pertama 2025-2029.
King Badak mengapresiasi pembayaran tersebut, namun menegaskan pembayaran jaminan bukan berarti pengawasan selesai.
"Jaminan reklamasi itu uang titipan negara, bukan bukti reklamasi sudah dilakukan di lapangan. Yang kami tuntut itu pengawasan fisiknya. Apakah lahannya sudah direklamasi? Apakah airnya sudah pulih? Itu yang harus dijawab ESDM Banten secara terbuka," ujar King Badak.
Tuntutan
1. Dinas ESDM Provinsi Banten segera turun ke Cibeber dan publikasikan hasil pengawasan lingkungan PT SBJ secara terbuka.
2. Gubernur Banten mengevaluasi kinerja Dinas ESDM Provinsi Banten.
3. Kementerian ESDM RI dan DLH Banten melakukan audit lingkungan bersama, melibatkan warga dan masyarakat sipil.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas ESDM Provinsi Banten belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan hak jawab.tutup
(biro Lebak)
