EKONOMI ATAU HUKUM? PULUHAN TAMBANG BATU BARA DI CIBOBOS DIDUGA JALAN TANPA IZIN
LEBAK,_kilasbantennews.com
Kampung kecil di Desa Karangmulyan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, kini jadi perbincangan hangat. Bukan karena prestasi, tapi karena dugaan aktivitas pertambangan batu bara yang berjalan tanpa izin.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH-ARB) DPC Kabupaten Lebak akhirnya angkat bicara. Dan suaranya keras!
Sekretaris Jenderal LBH-ARB DPC Lebak, *Muh Syam A.S.*, menegaskan bahwa pihaknya menemukan dugaan puluhan lubang tambang batu bara di wilayah Cibobos yang beroperasi tanpa memenuhi kewajiban perizinan.
"Kita tidak melarang masyarakat menambang. Negara sudah kasih ruang lewat perizinan. Yang kita persoalkan, kalau menambang tapi legalitasnya tidak ada, syarat administrasi, teknis, dan lingkungan tidak dipenuhi," ujar Syam dengan tegas.
Yang bikin geram, menurut Syam, ada dugaan oknum pelaku usaha yang ingin usahanya aman dan tidak tersentuh hukum, tapi di sisi lain diduga mengabaikan kewajiban perizinan dan kepatuhan terhadap aturan.
"Jangan hanya ingin usahanya aman dan tidak tersentuh hukum, tetapi ketika berbicara kewajiban perizinan justru diabaikan. Hukum berlaku bagi siapa saja. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum," tegasnya.
Pernyataan ini langsung menampar. Di negara hukum, tidak ada yang boleh merasa kebal. Mau masyarakat biasa, pengusaha, atau siapa pun yang punya kepentingan, semua sama di hadapan hukum.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk pelaku usaha tambang di wilayah tersebut, Pemerintah Desa Karangmulyan, Kecamatan Cihara, serta instansi terkait di Kabupaten Lebak, untuk mendapatkan hak jawab atas dugaan tersebut.
Syam juga mengingatkan dengan keras, alasan meningkatkan perekonomian masyarakat tidak boleh dijadikan pembenaran untuk aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, mengabaikan keselamatan, dan melanggar hukum.
"Jangan sampai atas nama ekonomi masyarakat, kemudian kerusakan lingkungan dianggap wajar dan aturan negara seolah tidak perlu dipatuhi. Banyak sektor usaha lain yang juga bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Jangan jadikan pertambangan yang tidak berizin sebagai satu-satunya pilihan," tambahnya.
Pesan ini jelas: Ekonomi penting, tapi jangan sampai alam hancur dan hukum diinjak-injak hanya demi cuan sesaat.
Meski kritiknya tajam, Syam menegaskan LBH-ARB tidak ingin mempertentangkan masyarakat dengan pemerintah.
Solusi yang ditawarkan justru pembinaan, pendampingan, dan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin menjalankan usaha pertambangan sesuai ketentuan.
Ia berharap pemerintah terus membuka ruang sosialisasi dan pendampingan proses perizinan, sementara masyarakat dan pelaku usaha juga harus menunjukkan itikad baik dengan menaati seluruh aturan yang berlaku.
"Intinya sederhana, negara tidak melarang masyarakat mencari penghidupan. Tetapi jangan abaikan hukum. Silakan berusaha, silakan menambang sepanjang memenuhi ketentuan. Ekonomi masyarakat penting, tetapi kelestarian lingkungan, keselamatan, dan kepatuhan terhadap hukum juga tidak boleh dikorbankan," pungkas Muh Syam A.S.
Redaksi akan terus menindaklanjuti perkembangan informasi ini, termasuk menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait.
(Sutiman)
