Kadinkes Kota Serang Tegaskan Anggaran Stunting dan PMT Rp6,9 Miliar Telah Diaudit, Meluruskan Dugaan Penyimpangan

Table of Contents



SERANG .kilasbantennews.com – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Ahmad Hasanudin, membantah adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran program penanganan stunting dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tahun anggaran 2025 yang menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat.


Ahmad Hasanudin menegaskan bahwa pelaksanaan program penanganan stunting telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Ia juga menyebutkan bahwa penggunaan anggaran tersebut telah melalui pemeriksaan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.


Saat ditemui pada Senin (16/11/2026), Hasanudin menjelaskan bahwa anggaran khusus penanganan stunting mencapai Rp3,2 miliar dan telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan program.


"Anggaran stunting sebesar Rp3,2 miliar berjalan lancar sesuai peruntukannya. Anggaran tahun 2025 juga sudah diperiksa Inspektorat dan BPK RI, serta tidak ada temuan maupun kendala. Semuanya berjalan dengan baik, ujar Hasanudin.


Ia menambahkan, sejumlah pertanyaan dan sorotan dari elemen lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kota Serang sebelumnya telah ditanggapi melalui forum audiensi yang membahas penggunaan anggaran penanganan stunting.


Terkait permintaan data by name by address (BNBA) atau data penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat, Hasanudin menjelaskan bahwa pihaknya tidak dapat membuka identitas individu secara langsung kepada pihak eksternal.


Menurutnya, data tersebut memuat informasi pribadi dan kondisi kesehatan masyarakat sehingga harus dilindungi sesuai ketentuan mengenai kerahasiaan informasi kesehatan dan perlindungan data pribadi.


Meski demikian, ia memastikan bahwa Dinkes Kota Serang memiliki data BNBA yang digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan intervensi, pemantauan, evaluasi, serta percepatan penurunan angka stunting.


Untuk kepentingan keterbukaan informasi publik, Dinkes dapat menyampaikan data dalam bentuk agregat, statistik, atau data yang telah dianonimkan sehingga tidak mengungkap identitas maupun alamat individu.


"Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik sekaligus menjaga hak privasi dan perlindungan data pribadi masyarakat, khususnya informasi terkait kondisi kesehatan," jelasnya.


Hasanudin juga menyatakan bahwa apabila terdapat kebutuhan informasi untuk kepentingan pengawasan, penelitian, maupun pelaksanaan program yang sah, pihaknya dapat memfasilitasi permintaan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang berlaku.


Ia menegaskan, tidak diberikannya data BNBA kepada pihak eksternal bukan berarti Dinas Kesehatan tidak memiliki data tersebut. Namun, penggunaannya tetap harus memperhatikan aturan kerahasiaan informasi kesehatan masyarakat.


Selain anggaran stunting, Hasanudin turut menanggapi dugaan penganggaran fiktif dan manipulatif dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), khususnya terkait penetapan sasaran penerima manfaat yang dipersoalkan sejumlah pihak.


Ia membantah tudingan tersebut dan menilai bahwa tidak dibukanya data BNBA kepada pihak eksternal tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya anggaran fiktif maupun manipulasi dalam pelaksanaan program.


Menurutnya, program PMT dilaksanakan berdasarkan data dan hasil pemantauan status gizi melalui mekanisme pelayanan kesehatan serta sistem pencatatan dan pelaporan yang berlaku.


Program tersebut diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi, di antaranya balita yang mengalami masalah gizi serta ibu hamil yang memerlukan tambahan asupan nutrisi.


Dalam proses penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan, lanjut Hasanudin, Dinkes Kota Serang berpedoman pada dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta data sasaran program yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.


"Data BNBA merupakan salah satu instrumen pendukung penetapan sasaran program. Namun, tidak diberikannya akses data tersebut kepada pihak luar tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa anggaran PMT fiktif atau manipulatif," tegasnya.


Dengan adanya klarifikasi tersebut, Dinkes Kota Serang berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh mengenai pelaksanaan program penanganan stunting dan PMT, sekaligus memahami mekanisme keterbukaan informasi yang tetap memperhatikan perlindungan data pribadi masyarakat.

(Red)