NANANG SUPRIYADI ULTIMATUM KEPALA SEKOLAH SDN CIMENTENG JAYA 1, JIKA TIDAK ADA KLARIFIKASI TERKAIT DUGAAN PENCATUTAN NAMA AKAN ADUKAN KE PIHAK APH
NANANG SUPRIYADI ULTIMATUM KEPALA SEKOLAH SDN CIMENTENG JAYA 1, JIKA TIDAK ADA KLARIFIKASI TERKAIT DUGAAN PENCATUTAN NAMA AKAN ADUKAN KE PIHAK AP
LEBAK , kilasbantennews.com Nanang Supriyadi, Tokoh Masyarakat Kampung Pasirgebang, Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Banten , memberikan ultimatum kepada Kepala Sekolah SDN Cimenteng Jaya 1 yang berinisial YY agar segera memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan pencatutan namanya yang disebut-sebut menghadiri rapat
Nanang menegaskan, dirinya merasa dirugikan secara martabat karena namanya disebut tanpa persetujuan. Menurutnya, seorang figur pimpinan di instansi pendidikan seharusnya memberikan contoh yang edukatif, bukan justru menyesatkan informasi.
"Saya minta klarifikasi secara terbuka. Kalau tidak segera diklarifikasi, saya akan melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum sesuai aturan yang berlaku," tegas Nanang.
EDUKASI HUKUM - MENURUT ADVOKAT KAMAL BANI, SH
Menurut Advokat sekaligus Kepala Kordiv Litigasi dan Advokasi LBH Faksi Simpul Indonesia Provinsi Banten, Kamal Bani, SH, kasus seperti ini bisa dikaji dari 3 sisi hukum sebagai edukasi:
1. UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022)
Nama lengkap seseorang merupakan data pribadi bersifat umum. Penggunaan data pribadi orang lain secara melawan hukum atau tanpa persetujuan pemiliknya dapat dipidana:
- Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1): Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan pemilik data, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.
- Pasal 65 ayat (3) jo. Pasal 67 ayat (3): Menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.
2. KUHP tentang Penipuan
Apabila pencatutan nama dilakukan dengan maksud mengelabui pihak lain demi menguntungkan diri sendiri, menghindar dari masalah, atau merugikan orang yang dicatut namanya, maka dapat dikaji dengan pasal penipuan:
- Pasal 378 KUHP (Lama) / Pasal 492 UU No. 1/2023 (KUHP Baru): Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.
- Pasal 310 KUHP (Lama) / Pasal 433 UU No. 1/2023:Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan.
- Pasal 311 KUHP (Lama) / Pasal 434 UU No. 1/2023:Jika tuduhan tersebut tidak benar atau bohong (fitnah), ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.
Kamal Bani, SH menegaskan, penjelasan di atas adalah edukasi hukum, bukan vonis. Pembuktian apakah unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak, tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan setelah dilakukan klarifikasi dan penyelidikan.
Hingga berita ini dibuat, pihak sekolah sudah di adukan ke dinas pendidikan kabupaten Lebak melalui Kabid SD ,yang bersangkutan masih diminta untuk memberikan klarifikasi terbuka agar persoalan ini terang dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.
(Satiman)