Pekerjaan Pos Pelayanan Desa Cirangkong Disinyalir Tak Sesuai Spesifikasi dan SOP, Pengawasan DPRKP Banten Dipertanyakan
KABUPATEN SERANG, kilabantennews COM – Pekerjaan pembangunan Pos Pelayanan Desa Cirangkong, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten, menjadi sorotan.
Pasalnya, berdasarkan hasil investigasi awak media di lokasi pada Sabtu (10/10/2026), ditemukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
Adapun sejumlah temuan di lapangan di antaranya pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), dugaan ketidaksesuaian ukuran material besi dengan spesifikasi yang disampaikan pekerja, minimnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan, serta tidak tercantumnya identitas konsultan pengawas pada papan informasi proyek.
Saat dikonfirmasi di lokasi, seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak mengetahui secara pasti identitas pelaksana pekerjaan.
"Kalau pelaksana saya tidak tahu namanya, tetapi informasinya orang Ciomas. Kami bekerja dengan sistem upah harian," ungkapnya.
Terkait material besi, pekerja tersebut menyebutkan bahwa besi yang digunakan berukuran 12 milimeter dan besi cincin berukuran 8 milimeter.
Namun, berdasarkan pengukuran yang dilakukan awak media di lokasi, besi utama yang diperiksa menunjukkan ukuran sekitar 8,0 milimeter, sedangkan besi cincin sekitar 7,0 milimeter.
Perbedaan ukuran tersebut menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian material dengan spesifikasi teknis yang seharusnya digunakan. Meski demikian, diperlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut untuk memastikan jenis, diameter nominal, dan kesesuaian material terhadap dokumen kontrak.
Ketika ditanya mengenai penggunaan APD, pekerja tersebut mengakui bahwa dirinya tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja.
"APD, Kang, kami tidak pakai karena tidak betah," ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian, mengingat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek penting yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan konstruksi guna melindungi para pekerja dari risiko kecelakaan kerja.
Pelaksana Belum Berikan Klarifikasi
Untuk memperoleh keberimbangan informasi, awak media telah berupaya menghubungi Asep yang disebut sebagai pelaksana pekerjaan melalui pesan WhatsApp guna meminta klarifikasi terkait dugaan ketidaksesuaian material, penggunaan APD, serta pengawasan pekerjaan.
Namun, hingga berita ini disusun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Nilai Kontrak Rp190,79 Juta, Pengawasan Diminta Diperketat
Berdasarkan informasi pada papan proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari program Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan rincian:
- Paket pekerjaan: Peningkatan/Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman Layak.
- Lokasi: Desa Cirangkong, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang.
- Nomor kontrak: 600/SPK-PL.UPP-PSU-APBD/2026.
- Tanggal kontrak: 25 September 2026.
- Nilai kontrak: Rp190.790.000.
- Waktu pelaksanaan: 60 hari kalender.
- Sumber dana: APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.
Atas temuan tersebut, DPRKP Provinsi Banten diminta melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi pekerjaan, termasuk mengevaluasi kesesuaian material dengan spesifikasi teknis, penerapan standar K3, serta pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pihak terkait.
Selain itu, pihak pelaksana dan konsultan pengawas diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Apabila dugaan ketidaksesuaian tersebut terbukti melalui pemeriksaan teknis, pihak terkait diharapkan mengambil langkah sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak pelaksana, konsultan pengawas, maupun DPRKP Provinsi Banten sebagai bentuk komitmen terhadap pemberitaan yang berimbang dan profesional.
(Red/tim)