ROAD SHOW PENGAWASAN ANGGARAN: TIKAM Siap Sambangi Sejumlah OPD Kabupaten Serang, Soroti Tata Kelola Administrasi dan Indikasi Mark Up TA 2024–2025

Table of Contents




SERANG.kilasbantennews.com  – Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Kajian Masyarakat (LSM TIKAM) menyatakan akan menggelar gerakan Road Show Pengawasan Anggaran ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang pada penghujung tahun 2026.


Danny Pratama selaku Ketua Umum LSM Transparansi Kajian Masyarakat (TIKAM) mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus kritik membangun terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam tata kelola administrasi dan transparansi pengadaan barang dan jasa.


Menurut Danny, pengawasan ini dilakukan berdasarkan hasil kajian dan penelusuran data pengadaan Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya kewajaran harga satuan produk, keterbukaan dokumen pengadaan, serta pertanggungjawaban transaksi yang tercatat dalam sistem pengadaan pemerintah.


"Gerakan ini bukan untuk menghakimi ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan. Namun, kami ingin memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah memiliki dasar administrasi yang jelas, harga yang wajar, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," tegas Danny.


Ia menambahkan, kegiatan Road Show Pengawasan Anggaran direncanakan berlangsung secara bertahap hingga akhir tahun 2026 dengan menyasar sejumlah OPD Kabupaten Serang berdasarkan hasil kajian dan data yang dihimpun TIKAM.


Salah satu perhatian awal tertuju pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispora) Kabupaten Serang.


Berdasarkan rekapitulasi kajian TIKAM terhadap data INAPROC TA 2025, tercatat 79 dari 118 paket atau sekitar 66,95 persen berstatus Payment Outside System, dengan nilai paket sebesar Rp1.331.654.081. Data tersebut menjadi dasar bagi TIKAM untuk meminta penjelasan resmi mengenai alasan, mekanisme, serta dokumen pendukung transaksi.


Selain itu, TIKAM juga meminta klarifikasi terkait indikasi ketidakwajaran harga satuan produk dalam pengadaan barang dan jasa TA 2024, termasuk keterbukaan dokumen HPS, survei harga pasar, penawaran penyedia, serta dasar penetapan harga.


Danny menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong keterbukaan informasi dan ruang dialog dengan setiap OPD yang menjadi sasaran pengawasan.


"Kami ingin membangun budaya pemerintahan yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai uang rakyat hanya dipertanggungjawabkan melalui laporan administratif, tetapi tidak disertai bukti transaksi dan pelaksanaan pekerjaan yang dapat diverifikasi," ujarnya.


Ia juga memastikan bahwa gerakan pengawasan tersebut tidak berhenti pada satu instansi saja.


"Sepanjang penghujung tahun 2026, kami akan terus melakukan road show ke sejumlah OPD Kabupaten Serang. Ini merupakan komitmen TIKAM dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Kami meminta setiap OPD memberikan jawaban yang terbuka dan berbasis dokumen atas setiap persoalan yang kami sampaikan," tutup Danny.

(Tim-Red)